Komisi VII DPR menolak rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi 2011. Penolakan  ini mengemuka saat Komisi VII yang dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsa (F-PD) rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (13/12)

            “Kami Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menolak rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap bbm bersubsidi ini,” tukas Anggota Komisi VII Ismayatun

            berdasarkan paparan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, dampak dari program ini akan menghasilkan penghematan sebesar Rp.3,8triliun. Namun menurut Ismayatun, jumlah tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif seperti dampak sosial maupun inflasi yang ditimbulkan

             Lagi pula kata dia, jumlah ini masih jauh bila dibandingkan dengan kasus century maupun kasus karakatau steel. Belum lagi bila rakyat diharuskan beralih kepada pertamax. Ia menjelaskan konsumsi premium pertahun mencapai 23juta KL, sedangkan pertamax hanya diproduksi sebanyak 600 ribu KL pertahun

             “Apakah ini berarti kita harus impor pertamax. Apa memang negara ini mau diliberalisasikan. Saya nggak yakin pertamina sanggup untuk memproduksi pertamax sebagai pengganti premium. Ada hidden agenda apa sebenarnya,” tanyanya

              Dirinya juga mengaku heran atas perbedaan pandangan antara Menteri Perekonomian yang mengatakan sebagai road map sedangkan Menteri ESDM mengatakan untuk pengaturan pemakaian bbm bila melebihi kuota pada 2011.

             “Pada level dua menteri saja sudah beda pandangan. Jangan sampai rakyat Jakarta menjadi tempat untuk uji coba. Atas dasar apa pemerintah mematok rakyat Jakarta tidak boleh memakai BBM bersubsidi. Lalu apa namanya jika ini bukan kenaikan BBM. Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur pertamina,” kata Ismayatun

              Menurut dia, rencana pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi merupakan sebuah kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat. karena itu, Ia menyatakan Fraksinya dengan tegas menolak adanya pemberlakuan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

              Sementara itu, Anggota Komisi VII lainnya Iqbal Alan Abdullah (F-Hanura) mengingatkan agar rencana tersebut dikaji lebih mendalam guna meminimalisir dampak negative yang akan terjadi. Ia mengkhawatirkan penghematan sebesar Rp3,8triliun itu tidak sebanding dengan dampak sosial yang akan ditimbulkan

              Menurutnya sebagian masyarakat pengguna plat hitam, banyak yang bukan merupakan orang kaya, kendaraan yang mereka pergunakan juga tidak bisa beralih ke pertamax. Selain masalah harga juga akan mempengaruhi kondisi mesin kendaraan itu.

            “Saya melihat belum ada sesuatu rencana yang matang. Sehingga akan banyak sekali dampak sosial, begitu juga dengan inflasi yang ditimbulkan. Saya takut dampak sosialnya jauh lebih besar dari angka 3,8triliun itu, saya minta ini kaji secara komprehensif agar dampak-dampak negatif dari program ini bisa nol,” tegas Iqbal

              Anggota Komisi VII Bobby Adhityo Rizaldi menilai program ini masih prematur serta tidak tepat waktu. “Kalau pemerintah sampaikan saat pembahasan APBN 2011 masih dimaklumi, karena kita bisa bersama. 2011 saja belum dimulai kok sudah takut tidak mencukupi,” katanya

             Lebih lanjut Bobby mengingatkan, pihak pertamina yang sudah menyatakan ketidaksiapannya dari sisi inprastruktur, karena itu ia menanyakan apakah mungkin hal tersebut dapat disiapkan hanya dalam waktu 3 minggu.

           Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dalam paparannya menyatakan, jika pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap volume BBM bersubsidi untuk tahun 2011, maka diperkirakan akan melonjak mencapai 42 juta KL.

          Sementara kata dia, target volume konsumsi BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN 2011 hanya sebesar 38 juta kilo liter, hal ini hanya akan tercapai bila ada kebijakan baru terkait pembatasan BBM bersubsidi mulai awal tahun 2011. (sw) foto:ry/parle/RY